Pemerintah perlu mempertimbangkan pembatalan skema efisiensi anggaran dan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat. Meskipun pemerintah telah menyatakan tidak akan menaikkan UKT dan melanjutkan program KIP-K, namun pemotongan anggaran pendidikan dalam kebijakan efisiensi anggaran sangat disayangkan.
Aksi demonstrasi mahasiswa merupakan peringatan agar pemerintah tidak kebablasan dalam mengambil kebijakan. Pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.
Menurut Muzani, kebijakan pemerintah masih dalam tahap awal sehingga wajar menimbulkan kekagetan di masyarakat. Tiyo memberikan contoh anggaran sektor pendidikan yang belum ideal, ditambah sarana dan prasarana pendidikan, hingga gaji guru honorer yang belum dapat diselesaikan pemerintah.
Tiyo menegaskan, jika pemerintah belum memenuhi tuntutan mahasiswa, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi serupa dengan menggandeng masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Kekagetan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah berujung pada salah paham.
Bahkan, kekagetan tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga di internal pemerintah. Maka, Pemerintah perlu mengatur kembali prioritas masyarakat sebelum kembali mengambil kebijakan.
Ribuan mahasiswa, termasuk BEM KM Universitas Gadjah Mada, turut serta dalam aksi demonstrasi 'Indonesia Gelap' untuk menolak kebijakan pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.
Pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk memberikan ide, gagasan, dan masukan. BEM KM UGM memberikan dua tuntutan utama bagi pemerintah, yaitu evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan penerapan Kebijakan Pajak Progresif.
Menurut Eddy, pemerintah terus berupaya memberikan program-program pro rakyat dengan berpihak pada rakyat kecil. Namun, masih ada kemungkinan pemerintah kembali melakukan pemotongan anggaran, karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memuat arahan untuk menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Luhut menekankan pemerintah terus berupaya menciptakan pasar kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Dia menyebut pemerintah telah memberdayakan sekitar 300 generasi muda untuk bekerja di ekosistem government technology atau govtech.
Dia mengklaim pemerintah selalu mau mendengar suara mahasiswa. Semua aspirasi didengar, tidak ada kritik yang diberangus, dan bahkan kebijakan dijalankan berdasarkan masukan masyarakat.
Aksi demonstrasi mahasiswa merupakan ekspresi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, termasuk pembukaan lapangan kerja.
BEM SI menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin 17 Februari 2025. Aksi ini merepresentasikan 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BEM SI menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, transparansi status pembangunan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penolakan revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berkomentar bahwa aksi demonstrasi mahasiswa merupakan reaksi yang wajar. Namun, dia meminta mahasiswa untuk tidak melakukan sikap anarkis.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia tidak gelap dan meminta mahasiswa tidak membelokkan fakta. Dia meminta pemerintah diberi waktu panjang dan tidak dinilai saat baru 100 hari kerja.
Komentar0