Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat tingkat kementerian untuk mempersiapkan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN, termasuk Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, TNI, Polri, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BMKG, BNPB, BNPP, BIN, BSSN, Bulog, dan PT Pertamina Patra Niaga.
Rapat ini membahas berbagai aspek persiapan, seperti pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri, ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan, kesiapan infrastruktur arus mudik dan balik, serta kebijakan tarif tol. Selain itu, rapat juga membahas distribusi BBM, strategi peningkatan wisata, THR pekerja swasta, dukungan TNI dan bantuan alutsista sarana transportasi, kesiapan pengamanan, serta informasi perkiraan iklim dan cuaca.
Penentuan awal Ramadan 2025/1446 berpotensi menimbulkan perbedaan karena posisi bulan pada 28 Februari 2025 sulit diamati di sebagian besar wilayah Indonesia. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaludin, menjelaskan bahwa posisi bulan di Banda Aceh saat Maghrib 28 Februari 2025, memiliki tinggi toposentrik 4,5° dan elongasi geosentrik 6,4°. Ini sedikit melebihi kriteria MABIMS, yaitu tinggi lebih dari 3° dan elongasi lebih dari 6,4°, katanya.
Jika rukyat gagal, ada kemungkinan 1 Ramadan jatuh pada 2 Maret 2025. Keputusan resmi awal Ramadan akan ditentukan dalam sidang isbat yang digelar pemerintah pada Jumat 28 Februari 2025. Sidang isbat akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus memimpin pertemuan tersebut. Saya pribadi akan ikut keputusan pemerintah pada sidang isbat apa pun hasilnya. Keputusan ikut pemerintah pada sidang isbat karena sidang dihadiri pakar astronomi, pakar fiqih, perwakilan ormas. Selain itu, sidang juga mempertimbangkan aspek astronomis, aspek fiqih, aspek kemaslahatan umat, dia menandaskan.
Komentar0