Retret Kepala Daerah Tanpa Sentuhan APBD: Kemendagri Bayari Penuh!

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa retret kepala daerah akan tetap dilaksanakan, meskipun sempat mendapat sorotan di media sosial dan di tengah efisiensi anggaran.

Bima menjelaskan bahwa retret ini sangat penting agar kepala daerah dapat memahami proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan APBD mereka dalam menjalankan tugas dan membuat kebijakan.

Sebelumnya, biaya pembekalan kepala daerah dibebankan pada APBD. Namun, Menteri Dalam Negeri telah memutuskan bahwa biaya tersebut tidak lagi dibebankan pada APBD, melainkan sepenuhnya ditanggung oleh anggaran Kemendagri.

Bima menambahkan, Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Selain itu, biaya operasional perjalanan kepala daerah akan ditanggung oleh anggaran daerah.

Bima menegaskan bahwa retret kepala daerah tidak akan menggunakan sistem burden sharing atau berbagi dengan APBD. Sebetulnya justru ini efisiensi, kata Bima.

Bima menjelaskan bahwa retret ini justru menghemat anggaran. Jauh lebih hemat, ujarnya.

Kemendagri masih menghitung ulang total anggaran untuk retret kepala daerah karena adanya efisiensi anggaran.

Retret kepala daerah akan dilaksanakan di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari 2025.