Pada tanggal 12 Maret 2025, rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Bandung, Jawa Barat, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus korupsi di Bank Jabar Banten (BJB) yang diduga melibatkan mark-up dana iklan senilai Rp 200 miliar selama periode 2021-2023.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menambahkan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi yang menyebut nama Ridwan Kamil.
Adies Kadir, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan bahwa kasus ini adalah masalah pribadi Ridwan Kamil dan tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. Ia juga menyebutkan bahwa Ridwan Kamil adalah kader baru di DPP Partai Golkar dan belum didaftarkan ke Kementerian Hukum.
Barang-barang yang disita dari rumah Ridwan Kamil sedang dikaji oleh penyidik untuk memperjelas konstruksi kasus dugaan korupsi BJB. Setyo Budiyanto menyatakan bahwa barang yang disita bersinggungan dengan kasus korupsi BJB dan akan dikembalikan jika tidak relevan.
Fitroh Rohcahyanto menyebutkan bahwa nilai kerugian negara dari korupsi BJB mencapai ratusan miliar rupiah dan terkait dengan dugaan penyelewengan proyek pengadaan iklan. KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meyakini bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, akan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 pada putaran pertama. Penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK tidak menyurutkan keyakinan partai Golkar.
Berikut adalah rangkuman informasi terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil:
| Tanggal Penggeledahan | Lokasi | Kasus | Nilai Kerugian | Jumlah Tersangka |
|---|---|---|---|---|
| 12 Maret 2025 | Bandung, Jawa Barat | Dugaan Korupsi BJB | Ratusan Miliar Rupiah | 5 Orang |
KPK terus melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus korupsi di BJB dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses hukum akan terus berjalan dan KPK akan bekerja secara profesional dan transparan.
Komentar0