Pada tanggal 26 Maret 2025, sebuah laporan mengejutkan dirilis oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korea Selatan, mengungkap praktik adopsi transnasional yang bermasalah. Penyelidikan yang dimulai sejak tahun 2022 ini menemukan bahwa setidaknya 170 ribu anak dan bayi Korea Selatan telah dikirim ke luar negeri, terutama ke negara-negara Barat.
Program adopsi transnasional ini dijalankan oleh lembaga swasta yang diberikan kewenangan besar melalui undang-undang adopsi khusus. Namun, kurangnya pengawasan pemerintah menyebabkan lembaga-lembaga tersebut mengenakan biaya tinggi dan sumbangan, mengubah adopsi menjadi industri yang berorientasi pada laba.
Laporan tersebut menyoroti berbagai kelalaian dan pelanggaran, termasuk adopsi yang dilakukan tanpa persetujuan ibu kandung, penyaringan yang tidak memadai terhadap orang tua angkat, dan pemalsuan dokumen identitas. Akibatnya, banyak anak angkat kesulitan mencari informasi tentang keluarga kandung mereka dan menghadapi perlindungan hukum yang tidak memadai.
Sekitar 367 anak angkat yang dikirim ke luar negeri telah mengajukan petisi, menuduh adanya praktik penipuan dalam proses adopsi mereka. Tim penyelidik menemukan contoh-contoh penipuan, pemalsuan catatan, hingga pemaksaan. Dari 100 petisi yang dianalisis, 56 di antaranya diakui sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia.
Inger-Tone Ueland Shin, salah satu korban, diadopsi oleh pasangan Norwegia saat berusia 13 tahun. Proses adopsinya kemudian diketahui ilegal. Ia mengalami kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Norwegia dan bahkan menuduh ayah angkatnya melakukan pelecehan seksual.
Kasus Inger-Tone dan ratusan lainnya menjadi bukti nyata dampak buruk dari kurangnya pengawasan dan regulasi dalam program adopsi transnasional. Korea Selatan kini berupaya memperketat proses adopsi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih terus menyelidiki kasus-kasus lain, dengan penyelidikan yang akan berakhir pada bulan Mei.
Karena banyak anak angkat memiliki identitas palsu yang tercantum dalam dokumen, mereka sekarang berjuang untuk mendapatkan informasi tentang keluarga kandung mereka dan dibiarkan dengan perlindungan hukum yang tidak memadai, ungkap laporan tersebut.
Tantangan yang dihadapi para korban adopsi ilegal ini masih berlanjut hingga saat ini. Banyak dari mereka yang terus berjuang untuk mendapatkan identitas yang benar dan mencari tahu asal-usul keluarga mereka.
Komentar0