Disparitas lama bersekolah di Indonesia menjadi perhatian serius, dan perlu segera diatasi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini diungkapkan oleh Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Kesenjangan Akses Pendidikan, menurut Lestari, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, seperti jaringan internet yang handal. Komitmen kuat dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal ini.
Upaya mengatasi disparitas ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pengembangan sistem pembelajaran yang adaptif dengan kondisi lokal. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan disparitas yang signifikan. Rata-rata lama bersekolah penduduk di Provinsi Papua Pegunungan hanya 5,1 tahun (belum lulus SD), sementara di DKI Jakarta mencapai 11,5 tahun (belum lulus SMA). Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk intervensi dan solusi yang tepat sasaran.
Hanya 30,85% penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun yang memiliki ijazah SMA atau sederajat. Angka ini menggarisbawahi tantangan besar dalam mencapai pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Perlu strategi yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas.
Lestari berharap, dengan mengatasi disparitas lama bersekolah, Indonesia dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa.
Komentar0